DEPOK, TIPIKOR87NEWS.COM – Warga RW 01 Kelurahan Jatijajar mendesak Walikota Depok untuk segera mengevaluasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan DKM Masjid Dhyufurrahman.

Masjid milik Pemkot Depok yang berlokasi di lingkungan RW 01 ini dinilai pengurusnya tidak representatif dan kurang transparan.

Berdasarkan penelusuran, hanya ada satu nama mewakili RW 01 yang tercantum dalam SK. Ironisnya, bukan nama personal warga, melainkan hanya tertulis Ketua RW 01 Jatijajar tanpa nama jelas.

“Ini yang perlu di pertanyakan. Kami yang berdekatan dan sering  memakmurkan masjid, tapi di SK warga tidak dilibatkan dalam kepengurusan. Hanya dicantumkan Ketua RW 01 saja, seolah-olah RW 01 tidak punya pengurus dan warga. Padahal dalam SK pengurus DKM yang baru, banyak yang dari luar wilayah,” ujar salah satu pengurus lingkungan yang tidak ingin di sebutkan namanya, Sabtu [09/07/2026].

Kondisi saat ini beda dengan SK sebelumnya, walaupun tidak banyak warga RW01 yang dilibatkan tapi ada beberapa orang yang masuk dalam struktur. Tetapi sekarang nama - nama warga RW 01 hilang dan tidak ada yang tercantum dalam kepengurusan, beberapa warga menilai hal seperti ini bisa menghilangkan azas kebersamaan antara DKM dengan lingkungan setempat

“Kami mohon kepada Bapak Walikota Depok yang menandatangani SK ini untuk segera mengambil sikap, tolong dilakukan evaluasi, buka kembali musyawarah, libatkan ketua RT 01 s/d 09, Tokoh Agama, dan warga RW01 di dalam kepengurusan DKM karena lokasi Masjid ada di lingkungan RW 01,” desaknya.

Warga RW01 berharap Pemkot Depok segera evaluasi dan terbitkan SK baru yang lebih transparan, dan tidak lupa melibatkan warga RW01 dalam kepengurusan, bukan hanya tercantum Ketua RW 01.

Ditempat terpisah Hasan Basri, Tokoh masyarakat, yang juga menjabat sebagai Ketua RW dilingkungan masjid mengatakan,

"mesjid itu kan berada diwilayah Kecamatan Tapos, sudah sepantasnya bila yang terlibat dalam kepengurusan itu mayoritas masyarakat Tapos. Untuk itu kami memohon agar kiranya Walikota Depok, dapat mempertimbangkan usulan kami untuk bisa mengevaluasi SK kepengurusan yang baru,"ujarnya(TP)